56 Desa di Jabar Dilanda Kekeringan, Kabupaten Bogor Jadi Wilayah Terparah

Waktu: 2026-07-29 16:14:04 Penulis: Redaksi

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, hingga Kamis 16 Juli 2026, bencana k 。

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat mencatat, hingga Kamis 16 Juli 2026, bencana kekeringan telah melanda 56 desa yang tersebar di 35 kecamatan pada sembilan kabupaten dan kota.

Kondisi ini menjadi salah satu dampak nyata musim kemarau yang mulai dirasakan di berbagai wilayah.

Sebagai upaya penanganan, BPBD Jawa Barat telah menyalurkan sebanyak 1.219.500 liter air bersih kepada masyarakat terdampak.

Distribusi tersebut dilakukan secara bertahap melalui BPBD kabupaten/kota dengan dukungan pemerintah provinsi.

Wilayah mana yang paling terdampak kekeringan?

Berdasarkan data BPBD Jawa Barat, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan dampak kekeringan paling luas dibandingkan daerah lainnya. Total terdapat:

30 desa di 15 kecamatan di Kabupaten Bogor7 desa di 6 kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya6 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Bekasi4 desa di 2 kecamatan di Kabupaten Karawang3 desa di 3 kecamatan di Kabupaten Pangandaran2 desa di 2 kecamatan di Kota Bogor2 desa di 2 kecamatan di Kota Sukabumi1 desa di 1 kecamatan di Kabupaten Garut1 desa di 1 kecamatan di Kabupaten Purwakarta.

Pranata Humas BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat, menyampaikan bahwa sebaran kekeringan cukup merata, meskipun tingkat dampaknya berbeda di setiap wilayah.

Hadi Rahmat menyebutkan bahwa penanganan kekeringan sejauh ini masih dapat dilakukan oleh masing-masing daerah.

"Untuk saat ini BPBD Jabar supporting ke Purwakarta," ujar Hadi, Jumat (17/7/2026) dikutip dari TribunJabar.id.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di seluruh wilayah Jawa Barat.

Status tersebut berlaku mulai 1 Juli hingga 30 September 2026, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 360/Kep.307-BPBD/2026 yang mencakup 27 kabupaten dan kota.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menjelaskan bahwa penetapan status ini bertujuan mempercepat respons penanganan bencana.

Kebijakan ini diambil berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memperkirakan musim kemarau berpotensi memicu kekeringan, krisis air bersih, gangguan sektor pertanian, hingga kebakaran hutan dan lahan.

Selain penyaluran air bersih, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menerbitkan Surat Edaran Nomor 4918/PB.01.03/BPBD sebagai langkah antisipasi menghadapi dampak kemarau.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul BPBD Jabar Catat 56 Desa Terdampak Kekeringan, Kabupaten Bogor Alami Dampak Terluas.